Yeni Eka 
Ahli digital forensik UDINUS, Solichul Huda, saat menyampaikan kesiapannya membantu PDN jika diminta pemerintah. Semarang 29/6/2024. (Sapto).
SEMARANG, semarangnews.id – Jika dibutuhkan, sejumlah ahli digital forensik Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Semarang, siap membantu pemerintah terkait peretasan di Pusat Data Nasional yang terjadi beberapa waktu lalu.
Hal tersebut disampaikan ahli digital forensik UDINUS, Solichul Huda, disela-sela kegiatannya sebagai dosen, Jumat siang (29/6/2024).
“Misalkan pemerintah minta bantuan ke UDINUS, dan karena ini menyangkut harga diri negara ya kita pasti dengan sukarela dan semangat untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya dan ini juga merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi,” tegas Huda.
Sebelumnya Huda menyebut, kasus peretasan serupa yang diakibatkan Ransomware pernah ditangani oleh tim digital forensik UDINUS beberapa tahun silam.
“Sehingga misalkan ini modusnya mirip yang tahun 2016, nanti pemerintah tinggal memanggil ahli yang berkompeten di bidang itu, untuk mengembalikan identitas data ke identitas data semula,” jelasnya.
Ransomware menurut Huda biasanya akan menyerang dengan mengubah identitas data sehingga menjadi tidak terbaca.
“Jadi datanya itu masih ada, tapi karena data tersebut sudah dirubah identitasnya, maka aplikasi tidak bisa mengakses data tersebut. Dan begitu cara kerja Ransomware,” ungkap Huda.
Selain siap membantu pemerintah, Huda juga memberikan sejumlah saran agar kejadian serupa tak terjadi lagi.
“Seperti yang saya sampaikan beberapa tahun lalu, tapi pemerintah ini ndak pernah mendengarkan usulan saya, jadi saya tuh kan selalu bilang gini, pertama hardwarenya kalau bisa itu menggunakan komputer khusus yang dipakai oleh bank. Kenapa? Karena tipe datanya beda,” jelasnya.
“Windowsnya beda, sehingga hacker kemungkinannya kecil bisa melakukan perubahan data yang ada di Pusat Data Nasional, kalau pakai komputer itu,” imbuhnya.
Dengan pertimbangan tertentu, Huda juga menyarankan jarak lokasi antara kedua server sebaiknya harus berdekatan.
“Ini lokasi server jangan berjauhan. Boleh sama-sama di Jakarta atau sama-sama di Surabaya. Tapi nanti konsepnya adalah salah satu server ini harus betul-betul off (offline), kemudian data yang ada di dalam server yang untuk operasional, nanti di backup secara rutin ke dalam server yang off itu, dan ini tidak boleh diapa-apakan kecuali oleh admin yang ditunjuk Kominfo, dan tanggung jawab harus di Kominfo,” pungkasnya.
Namun demikian, solusi dan pencegahan akan menjadi percuma jika masih saja terjadi kelengahan dari pihak admin atau pengelola yang diduga menjadi salah satu penyebab bobolnya Pusat Data Nasional.
“Jadi dari sisi security memang ini ada pihak yang lengah, yang lengah itu siapa, ya yang tugasnya menjaga jaringan pusat data nasional. Ya kita lihat SOP nya, siapa yang sesungguhnya yang harus bertanggung jawab yaitu admin dari pengelola Pusat Data Nasional,” tutup Huda.
