Dwi Sapto 
Orang-orang berkumpul di luar gedung DPR Indonesia selama protes terhadap rencana revisi UU Pemilu yang kontroversial di luar, di Jakarta, Indonesia, 22 Agustus 2024. REUTERS/Willy Kurniawan
JAKARTA, (Reuters), semarangnews.id – Parlemen Indonesia mengesampingkan rencana perubahan undang-undang pemilu pada Kamis (22/8/2024) setelah para pengunjuk rasa di ibu kota ricuh yang berakibat ditembakannya gas air mata, dan water canon atas undang-undang yang mereka sebut bakal melemahkan penentang presiden yang akan lengser dan penggantinya.
Badan legislatif, yang didominasi oleh pendukung Presiden Joko Widodo yang akan lengser dan penggantinya, Prabowo Subianto, dijadwalkan untuk memberikan suara untuk membatalkan perubahan undang-undang pemilu yang dibuat oleh mahkamah konstitusi, sebuah putusan yang secara efektif membuka kembali kesempatan bagi seorang kritikus vokal pemerintah untuk mencalonkan diri dalam pemilihan daerah.
Partai-partai yang mendukung Prabowo awal minggu ini bersatu di belakang seorang kandidat tunggal untuk jabatan gubernur Jakarta yang berpengaruh, sehingga menghancurkan peluang pesaing presiden terpilih, Anies Baswedan, untuk mencalonkan diri.
Anies saat itu membutuhkan dukungan dari partai atau koalisi partai yang memiliki setidaknya 20% kursi di DPRD setempat, berdasarkan aturan pemilihan kepala daerah yang berlaku sejak 2016.
Namun putusan Mahkamah Konstitusi hari Selasa telah menurunkan ambang batas menjadi di bawah 10%, memberikan Anies kesempatan untuk dicalonkan oleh satu-satunya partai yang belum menunjuk calon, PDIP.
Parlemen nasional telah berupaya untuk kembali ke ambang batas sebelumnya, bertentangan dengan pengadilan tertinggi negara tersebut, dalam sebuah langkah yang menurut para kritikus akan menguntungkan presiden yang akan lengser dan keluarganya, dan pemerintahan yang akan datang, karena mereka mengonsolidasikan kekuasaan dan membekukan semua oposisi.
“Ini negara republik. Ini negara demokrasi, tapi kalau kepemimpinannya diputuskan oleh satu orang, atau oligarki, kami tidak bisa terima,” kata Afif Sidik, guru berusia 29 tahun.
Tak Ada Perubahan Sebelum Pemilu November
Pada hari Kamis, wakil ketua parlemen Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kepada Reuters bahwa musyawarah akan dilanjutkan oleh parlemen yang akan datang, yang berarti tidak akan ada perubahan untuk pemilihan daerah tahun ini, yang dijadwalkan pada bulan November.
Artinya, Anies bisa mencalonkan diri menjadi Gubernur Jakarta jika PDIP mencalonkannya.
Keputusan parlemen tersebut muncul saat pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan meriam air saat para pengunjuk rasa menerobos dan membakar sebagian gerbang parlemen, sementara demonstrasi meletus di seluruh negeri menentang perubahan undang-undang pemilu.
Ribuan orang berkumpul di luar gedung DPR untuk memprotes keputusan pengadilan yang membatalkan putusan pengadilan, sambil membawa poster-poster yang menuduh Widodo, yang dikenal luas sebagai “Jokowi”, melakukan nepotisme dan menghancurkan demokrasi. Yang lainnya membawa alat pemenggal kepala palsu yang bergambar wajahnya.
Undang-undang yang sekarang ditunda itu juga akan membuka jalan bagi putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, 29 tahun, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum di Jawa Tengah November ini dengan mengubah aturan mengenai persyaratan usia.
Protes tersebut dipicu oleh pertikaian terkait cabang pemerintahan mana yang memiliki yurisdiksi tertinggi dalam menentukan aturan pemilu, setelah parlemen mengatakan pihaknya berencana untuk meratifikasi perubahan undang-undang pada Kamis pagi.
Para pakar hukum dan analis pemilu telah memperingatkan bahwa pertikaian antara parlemen dan lembaga peradilan telah mendorong negara itu menuju krisis konstitusional.
“Emosi Memuncak”
Gelombang protes yang tidak biasa ini terjadi di tengah meningkatnya kemarahan terhadap apa yang dilihat sebagai upaya pemerintahan Jokowi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, kata para analis.
“Ini adalah puncaknya, kita telah mencapai titik kritis kemarahan dan frustrasi sekarang,” kata Made Supriatma, seorang peneliti tamu di ISEAS – Institut Yusof Ishak di Singapura.
Tahun lalu, mahkamah konstitusi, yang saat itu dipimpin oleh saudara ipar Jokowi, mengeluarkan putusan yang juga mengubah aturan kelayakan untuk pemilihan umum, membuka jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang berusia 36 tahun, untuk berhasil mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Prabowo dan Gibran akan dilantik pada 20 Oktober.
Presiden, yang mempertahankan peringkat popularitas pribadi yang kuat, berusaha meremehkan konflik tersebut, dengan menggambarkannya pada hari Rabu sebagai bagian dari “pemeriksaan dan keseimbangan” standar pemerintah.
Namun perebutan kekuasaan ini merupakan puncak perkembangan politik dramatis selama seminggu di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, termasuk pengunduran diri mendadak ketua partai Golkar, yang pada hari Rabu digantikan oleh seorang loyalis Jokowi.
Perombakan partai terbesar kedua di negara itu dipandang sebagai salah satu cara presiden yang akan lengser dapat mempertahankan pengaruhnya pasca-kepresidenan, kata anggota partai.
Pelaporan tambahan oleh Stefanno Sulaiman dan Kate Lamb; Penulisan oleh Kate Lamb; Penyuntingan oleh John Mair, Stephen Coates, Martin Petty dan Alex Richardson
